Page 346 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 346
- 329 -
sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau
Peraturan Presiden tentang RKP;
c) Janji Presiden sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat
Kabinet; dan
d) Tematik APBN yang tercantum pada rancangan Undang-
Undang dan/atau UU tentang APBN.
Rincian Nawacita, Prioritas Nasional, dan Janji Presiden dikelola
oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkaitan
dengan penandaan tematik APBN diatur sebagai berikut:
a) satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema.
b) tema-tema APBN terdiri atas 8 tema dengan rincian :
(1) Anggaran Infrastruktur (01)
Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang
dialokasikan untuk mencapai Keluaran (output) yang
merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan.
Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua
K/L. Dalam pengalokasiannya, anggaran infrastruktur
umumnya termasuk dalam jenis belanja modal. Contoh
Keluaran (output) infrastruktur adalah gedung/bangunan,
jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, infrastruktur
ketenagalistrikan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan
lain-lain.
(2) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (02)
Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses
pelaksanaannya terbagi atas:
(a) Kerjasama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama
antara Indonesia dengan negara-negara sedang
berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi
pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna
untuk mencapai kesejahteraan bersama; dan
(b) Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-
Selatan (KSS) yang melibatkan mitra kerjasama
pembangunan.
(c) Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan
dalam rangka pembiayaan program KSST Indonesia
antara lain, namun tidak terbatas pada:
pelatihan/lokakarya, seminar/workshop, bantuan
barang/peralatan, paket kegiatan KSST, pengiriman
tenaga ahli, beasiswa, dan pertemuan koordinasi.
(3) Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)
Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran
yang memberikan perhatian secara konsisten dan
sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan,
aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang
bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung
terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana
kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung
jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk
berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta
kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Gender
disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki
dan perempuan semata, namun bagaimana interpretasi
kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian
dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang