Page 346 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 346

- 329 -




                                   sebagaimana  tercantum  pada  rancangan  RKP  dan/atau
                                   Peraturan Presiden tentang RKP;
                               c)  Janji  Presiden  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Sekretariat
                                   Kabinet; dan
                               d)  Tematik  APBN  yang  tercantum  pada  rancangan  Undang-
                                   Undang dan/atau UU tentang APBN.
                               Rincian Nawacita, Prioritas Nasional, dan Janji Presiden dikelola
                               oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkaitan
                               dengan penandaan tematik APBN diatur sebagai berikut:
                               a)  satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema.
                               b)  tema-tema APBN terdiri atas 8 tema dengan rincian :
                                    (1) Anggaran Infrastruktur (01)
                                       Anggaran       infrastruktur      merupakan       anggaran       yang
                                       dialokasikan  untuk  mencapai  Keluaran  (output)  yang
                                       merupakan  barang  berwujud  dan/atau  berupa  jaringan.
                                       Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua
                                       K/L.  Dalam  pengalokasiannya,  anggaran  infrastruktur
                                       umumnya  termasuk  dalam  jenis  belanja  modal.  Contoh
                                       Keluaran (output) infrastruktur adalah gedung/bangunan,
                                       jalan,  jembatan,  bangunan,  jaringan  irigasi,  infrastruktur
                                       ketenagalistrikan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan
                                       lain-lain.
                                    (2) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (02)
                                       Klasifikasi     anggaran       tematik     KSST      pada      proses
                                       pelaksanaannya terbagi atas:
                                        (a)  Kerjasama  Selatan  Selatan  (KSS)  yaitu  kerjasama
                                             antara  Indonesia  dengan  negara-negara  sedang
                                             berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi
                                             pengalaman  terbaik  serta  alih  teknologi  tepat  guna
                                             untuk mencapai kesejahteraan bersama; dan
                                        (b)  Kerjasama  Triangular  adalah  Kerjasama  Selatan-
                                             Selatan  (KSS)  yang  melibatkan  mitra  kerjasama
                                             pembangunan.
                                        (c)  Dalam  pelaksanaannya,  jenis  komponen  kegiatan
                                             dalam  rangka  pembiayaan  program  KSST  Indonesia
                                             antara      lain,    namun        tidak     terbatas      pada:
                                             pelatihan/lokakarya,        seminar/workshop,         bantuan
                                             barang/peralatan,  paket  kegiatan  KSST,  pengiriman
                                             tenaga ahli, beasiswa, dan pertemuan koordinasi.
                                    (3) Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)
                                       Anggaran  Responsif  Gender  merupakan  alokasi  anggaran
                                       yang  memberikan  perhatian  secara  konsisten  dan
                                       sistematis  untuk  merespon  kebutuhan,  permasalahan,
                                       aspirasi,  dan  pengalaman  perempuan  dan  laki-laki  yang
                                       bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
                                       Penerapan  ARG  adalah  dalam  rangka  mendukung
                                       terwujudnya  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  dimana
                                       kesetaraan  gender  merupakan  kesamaan  hak,  tanggung
                                       jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk
                                       berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta
                                       kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan.  Gender
                                       disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki
                                       dan  perempuan  semata,  namun  bagaimana  interpretasi
                                       kita  terhadap  perbedaan  tersebut,  untuk  kemudian
                                       dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351