Page 349 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 349

- 332 -




                                                iv.  Menyediakan  akses  kepada  layanan  kesehatan
                                                    dan keluarga berencana (KB).
                                                 v.  Menyediakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional
                                                    (JKN).
                                                vi.  Menyediakan  Jaminan  Persalinan  Universal
                                                    (Jampersal).
                                               vii.  Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang
                                                    tua.
                                              viii.  Memberikan       pendidikan       anak     usia     dini
                                                    universal.
                                                ix.   Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
                                                 x.  Memberikan  edukasi  kesehatan  seksual  dan
                                                    reproduksi, serta gizi pada remaja.
                                                xi.  Menyediakan  bantuan  dan  jaminan  sosial  bagi
                                                    keluarga miskin.
                                               xii.  Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
                                              xiii.  Kegiatan  intervensi  gizi  sensitif  lainnya  yang
                                                    dilaksanakan  untuk  mengatasi  penyebab  tidak
                                                    langsung terjadinya stunting.

                       e.  Hal-Hal  yang  Harus  Diperhatikan  dalam  Pengalokasian  Anggaran
                          dalam RKA-K/L
                          1)  Pemenuhan alokasi dasar dalam penyusunan RKA-K/L
                              Dalam  penyusunan  RKA-K/L  terdapat  hal-hal  yang  harus
                              dialokasikan, meliputi:
                              a)  Kebutuhan  anggaran  untuk  biaya  operasional  satker  yang
                                 mendasar yaitu Pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001),
                                 Operasional  dan  pemeliharaan  kantor  (komponen  002),
                                 Operasional dan Pemeliharaan (OM) sarana teknologi informasi
                                 dan  komunikasi  dan  Operasional  dan  Pemeliharaan  (OM)
                                 prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
                                 Pengalokasian  biaya  pemeliharaan  Barang  Milik  Negara  (BMN)
                                 merujuk pada hasil penelaahan RKMBN dan SIMAK BMN.
                                 BMN yang telah memiliki standar kebutuhan dan standar barang
                                 dan menjadi obyek RKBMN wajib menyertakan RKBMN  dalam
                                 pengalokasian biaya pemeliharaan, yaitu:
                                 (1) pembangunan gedung/bangunan baru terbatas pada:
                                     (a) pembangunan  gedung/bangunan  untuk  Tanah  dan
                                        Gedung Bangunan Gedung Kantor Pemerintah, dan
                                     (b) Tanah dan Gedung Bangunan Rumah Negara;
                                 (2) pengadaan  kendaraan  bermotor  terbatas  pada  kendaraan
                                     dinas  untuk  Alat  Angkut  Darat  Bermotor  Dinas  Jabatan
                                     Dalam Negeri;
                              b)  Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi
                                 Satker  untuk  pelaksanaan  pelayanan  publik  antara  lain
                                 komponen  teknis  (dukungan  operasional  pertahanan  dan
                                 keamanan  (003),  dukungan  operasional  penyelenggaraan
                                 pendidikan  (004),  dan  dukungan  penyelenggaraan  tugas  dan
                                 fungsi (005));
                              c)  Kebutuhan  dana  pendamping  untuk  kegiatan-kegiatan  yang
                                 anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
                              d)  Kebutuhan  anggaran  untuk  kegiatan/keluaran  berlanjut,
                                 Penyelesaian  pekerjaan  tahun  sebelumnya,  kegiatan  lanjutan
                                 yang  menggunakan  mekanisme  kontrak  tahun  jamak,
                                 penyelesaian  dan  kewajiban  kepada  pihak  ketiga  termasuk
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354