Page 321 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 304 -

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan
tahun sebelumnya dan tahun berjalan tersebut.
Hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya dan tahun berjalan digunakan untuk menyusun
usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan tahunan yang direncanakan, untuk disampaikan
ke Presiden.
b) Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional.
Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebijakan yang
akan dilakukan pada tahun yang direncanakan, yaitu Presiden
menetapkan prioritas pembangunan nasional pada tahun yang
akan direncanakan. Penerjemahan prioritas pembangunan
nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran meliputi
prioritas nasional, Program Prioritas, kegiatan prioritas, dan
proyek prioritas yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga.
Selain itu, Presiden juga menetapkan prioritas pengalokasian
dari anggaran yang dimiliki Pemerintah, sesuai dengan
janji/direktif Presiden. Arah kebijakan dan prioritas anggaran
tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan
RKP dan Renja-K/L.
c) Kementerian/Lembaga memutakhirkan Angka Dasar dan
menyusun Prakiraan Maju
Prakiraan Maju yang telah dicantumkan pada dokumen
perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan
dijadikan Angka Dasar untuk perencanaan dan penganggaran
tahun anggaran yang direncanakan. Prakiraan Maju yang
tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN
digulirkan untuk menjadi Angka Dasar tahun yang
direncanakan. Setelah itu, Kementerian/Lembaga melakukan
pemutakhiran Angka Dasar disesuaikan dengan kebijakan
tahun berjalan (APBN/APBN Perubahan), Kinerja tahun
sebelumnya dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro.
d) Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana
Kegiatan/Keluaran baru
Apabila terdapat Kegiatan/Keluaran yang akan dilakukan pada
tahun yang direncanakan dan belum dilakukan pada tahun
berjalan, baik bersifat bottom up seperti mekanisme Inisiatif Baru
maupun bersifat top-down seperti tindak lanjut atas arahan
Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dapat
mengajukan rencana tersebut dengan mekanisme usulan
Kegiatan/Keluaran baru. Idealnya, usulan Kegiatan/Keluaran
baru diajukan sebelum penetapan Pagu Indikatif. Sedangkan
pemenuhan usulan Kegiatan/Keluaran baru tersebut sesuai
dengan kemampuan keuangan negara.
e) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas
melakukan tinjau ulang Angka Dasar dan menyusun perkiraan
kapasitas fiskal.
Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif belanja
Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas melakukan tinjau ulang Angka
Dasar yang berasal dari pemutakhiran atas Angka Dasar yang
telah disusun oleh Kementerian/Lembaga pada tahun
sebelumnya. Pemutakhiran Angka Dasar tersebut selain