Page 500 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 470 -

berbasis Kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Mengingat BA BUN merupakan bagian dari APBN, ketiga pendekatan
penganggaran tersebut juga berlaku terhadap penganggaran BA BUN.
Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penyusunan penganggaran terpadu dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
di lingkungan Kementerian/Lembaga dan BUN untuk
menghasilkan dokumen RKA-K/L dan RKA-BUN dengan
klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
(ekonomi). Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan
penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam
penyediaan dana untuk Kementerian/Lembaga dan BUN baik
yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya
operasional.

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran
yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja
yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam
pencapaian Kinerja tersebut. Yang dimaksud Kinerja adalah
prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari
suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur
Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
1) Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja (Keluaran
(output) and outcome);
2) Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan pembangunan
nasional dilakukan oriented dengan pendekatan
penganggaran berbasis program (money follow program)
melalui PBK; dan
3) Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
Landasan konseptual dalam rangka penerapan PBK tersebut
bertujuan untuk:
1) Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan Kinerja
yang akan dicapai (direct linkages between performance and
budget);
2) Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
penganggaran (operational efficiency); dan
3) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam
melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more
flexibility and accountability).
Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan, PBK
menggunakan instrumen sebagai berikut:
1) Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan
untuk mengukur Kinerja suatu instansi Pemerintah. Dalam
rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional, indikator Kinerja dalam
penyusunan RKA Satker BUN menggunakan indikator
Kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah;
2) Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
officer) yang digunakan sebagai acuan perhitungan
kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan
pelaksanaan anggaran.