Page 496 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 466 -

a) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama
sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan
Usaha pada Proyek Kerja Sama;
b) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama
dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama
sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan;
dan
c) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui
infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh
masyarakat.
Dukungan Kelayakan merupakan belanja negara yang
diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama
atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek
Kerja Sama. Biaya konstruksi meliputi biaya konstruksi,
biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas
pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-
biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya
terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan. Pengertian
porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak
mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama.
2) Pengeluaran Kerja sama Internasional
Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah
transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan
pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerja
sama internasional adalah bentuk hubungan kerja sama
suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi,
budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk
kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus,
tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional
adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat
memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu
lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. Bentuk
kerja sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu:
a) dilihat dari letak geografis regional internasional;
b) dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan
c) dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan.
3) Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional
Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional
adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia
dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran
ini terjadi karena dalam prakteknya, hubungan internasional
dengan sebagian dari komunitas internasional dalam
berbagai bidang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang
diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran Perjanjian
Hukum Internasional mencakup:
a) transaksi untuk melakukan penyelesaian
permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah
Indonesia di dunia internasional; dan
b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-
perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak
lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari
dana BA K/L.