Page 494 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 494

- 464 -


                                            daerah  yang  penggunaannya  telah  ditentukan  oleh
                                            Pemerintah.
                                      c)    Hibah  kepada  daerah  adalah  dana  yang  dialokasikan
                                            dalam  APBN  dan  digunakan  untuk  mendukung
                                            pembangunan  fisik  dan/atau  layanan  publik  daerah
                                            tertentu  yang  didasarkan  pada  perjanjian  antara
                                            Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
                                4)    Dana  Otonomi  Khusus  adalah  bagian  dari  TKD  yang
                                      dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai
                                      pelaksanaan  otonomi  khusus  sebagaimana  ditetapkan
                                      dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
                                5)    Dana Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut
                                      Dana  Keistimewaan  adalah  bagian  dari  TKD  yang
                                      dialokasikan  untuk  mendukung  urusan  keistimewaan
                                      Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam
                                      Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
                                6)    Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
                                      desa  dengan  tujuan  untuk  mendukung  pendanaan
                                      penyelenggaraan              pemerintahan,              pelaksanaan
                                      pembangunan,           pemberdayaan           masyarakat,          dan
                                      kemasyarakatan.
                                7)    Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang
                                      diberikan  kepada  daerah  berdasarkan  kriteria  tertentu
                                      berupa  perbaikan  dan/atau  pencapaian  Kinerja  di  bidang
                                      antara lain tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum
                                      pemerintahan,  dan  pelayanan  dasar  yang  mendukung
                                      kebijakan      strategis    nasional      dan/atau      pelaksanaan
                                      kebijakan fiskal nasional.

                                Subbagian anggaran BUN Subsidi (999.07) adalah sub BA BUN
                                yang diberikan kepada perusahaan negara, Lembaga Pemerintah
                                atau  pihak  ketiga  lainnya  yang  memproduksi,  menjual,
                                mengekspor,  atau  mengimpor  barang  dan/atau  jasa  yang
                                memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga
                                harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
                                Subsidi terdiri atas subsidi energi dan subsidi nonenergi.
                                1)    Subsidi energi
                                      Alokasi  anggaran  yang  diberikan  kepada  perusahaan  atau
                                      lembaga  yang  menyediakan  dan  mendistribusikan  Bahan
                                      Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Petroleum
                                      Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro,
                                      serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh
                                      masyarakat yang membutuhkan.
                                2)    Subsidi nonenergi
                                      Alokasi  Anggaran  BUN  yang  diberikan  kepada  perusahaan
                                      atau  lembaga  yang  menyediakan  dan  mendistribusikan
                                      barang/pelayanan publik yang bersifat  nonenergi sehingga
                                      harga     jualnya      terjangkau      oleh     masyarakat        yang
                                      membutuhkan.
                                Dalam APBN, komponen subsidi antara lain sebagai berikut:
                                I.    Subsidi Energi
                                      1.    Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg; dan
                                      2.    Subsidi Listrik.
                               II.    Subsidi Nonenergi
                                      1.    Subsidi Pupuk;
                                      2.    Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO, terdiri atas:
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499