Page 494 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 494
- 464 -
daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh
Pemerintah.
c) Hibah kepada daerah adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN dan digunakan untuk mendukung
pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah
tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4) Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
5) Dana Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut
Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang
dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
6) Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi
desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
7) Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu
berupa perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja di bidang
antara lain tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum
pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung
kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan
kebijakan fiskal nasional.
Subbagian anggaran BUN Subsidi (999.07) adalah sub BA BUN
yang diberikan kepada perusahaan negara, Lembaga Pemerintah
atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa yang
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga
harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
Subsidi terdiri atas subsidi energi dan subsidi nonenergi.
1) Subsidi energi
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau
lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan
Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Petroleum
Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro,
serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh
masyarakat yang membutuhkan.
2) Subsidi nonenergi
Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan
atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan
barang/pelayanan publik yang bersifat nonenergi sehingga
harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang
membutuhkan.
Dalam APBN, komponen subsidi antara lain sebagai berikut:
I. Subsidi Energi
1. Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg; dan
2. Subsidi Listrik.
II. Subsidi Nonenergi
1. Subsidi Pupuk;
2. Bantuan Dalam Rangka Penugasan/PSO, terdiri atas: