Page 495 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 465 -

a) PSO Kepada PT. KAI;
b) PSO Kepada PT. PELNI; dan
c) PSO Kepada Perum LKBN Antara.
3. Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain:
a) Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR);
b) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
c) Skema Subsidi Resi Gudang;
d) Subsidi Bunga Kredit Perumahan;
e) Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
f) Subsidi Bunga untuk Air Bersih;
g) Subsidi Bunga Pinjaman Daerah; dan
h) Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan
Cadangan Pangan Pemerintah.
4. Subsidi Pajak.

Subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08) adalah sub
BA BUN untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana
alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
pusat/daerah.

Subbagian anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99) adalah sub
BA BUN yang menampung transaksi khusus dan kontribusi
sosial.
Ruang lingkup perencanaan dalam Subbagian anggaran BUN
Transaksi Khusus (999.99) adalah yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam
rangka:
1) Dukungan kelayakan (Viability Gap Fund) dan fasilitas
penyiapan proyek (Project Development Facility)
Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas
penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan untuk
membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek sebagai
salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk mendukung
percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PDF
bertujuan untuk menyelaraskan dan/atau
mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri
Keuangan untuk proyek KPBU dan membangun standar
kajian dan/atau dokumen penyiapan proyek dan/atau
pelaksanaan transaksi. PDF melingkupi proyek KPBU
prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas
meliputi penyiapan proyek dan/atau pendampingan
transaksi.
Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang
diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan
dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan merupakan
upaya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dengan
skema KPBU. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah
tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek
Kerja Sama layak secara finansial.
Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: