Page 499 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 469 -

D. Dana Otonomi Khusus
E. Dana Keistimewaan DIY
F Dana Desa
G. Insentif Fiskal

Struktur penyajian dan rincian Pembiayaan Anggaran sesuai
Undang-Undang mengenai APBN, diilustrasikan pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran

1. Pembiayaan Utang
1.1 Surat Berharga Negara (Neto)
1.2 Pinjaman (Neto)
1.2.1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
1.2.2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)

2. Pembiayaan Investasi
2.1 Klaster Infrastruktur
2.2 Klaster Pendidikan
2.3 Klaster Perlindungan Masyarakat
2.4 Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup
2.5 Klaster Kerja Sama Internasional
2.6 Klaster Lainnya

3. Pemberian Pinjaman
3.1. Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Neto)
3.1.1 Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto)
3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari
BUMN/Pemda
4. Kewajiban Penjaminan
4.1. Penugasan Percepatan Penjaminan Pemerintah
Pembangunan Infrastruktur Nasional
4.1.1. Penugasan Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
4.1.2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek
Kerejasama Pemerintah dengan Badan Usaha
yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur
4.1.3 ……………….
4.2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
kepada BUMN
5. Pembiayaan Lainnya
5.1. Saldo Anggaran Lebih

5.2. Hasil Pengelolaan Aset
5.3. Rekening Pembangunan Hutan

4. Pendekatan Penganggaran dalam BA BUN
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, proses penganggaran menggunakan tiga
pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu, penganggaran