Page 491 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 461 -

d. menghimpun Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah
disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
e. menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai
dasar penyusunan RKA-BUN;
f. melakukan penelaahan RKA-BUN yang telah ditandatangani oleh
pemimpin PPA BUN;
g. menghimpun hasil penelaahan RKA-BUN sebagaimana dimaksud
pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan
penyusunan Nota Keuangan, Rancangan Undang-Undang
mengenai APBN dan APBN-Perubahan;
h. menyusun DHP RKA-BUN berdasarkan RKA-BUN yang telah
disesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN yang telah ditetapkan
oleh Menteri Keuangan; dan
i. memproses pengesahan DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh
pemimpin PPA BUN, termasuk untuk DIPA BUN dan Surat
Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA
999.08) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN,
masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhadap
usulan yang disampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian
dilakukan dengan melihat hubungan logis, yaitu melihat ada atau
tidaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome.
Misalnya, apakah terdapat hubungan logis antara aktivitas yang
diusulkan dengan output yang ingin dicapai. Apakah output yang akan
dicapai mendukung pencapaian outcome. Secara spesifik, apakah
indikator output dapat mengukur ketercapaian output itu sendiri.
Demikian pula, apakah indikator outcome dapat mengukur
ketercapaian outcome. Jika hubungan logis tersebut dinilai tidak
terlalu kuat, PPA BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki,
termasuk memperbaiki besaran nilai yang diusulkan.
Mengingat penyusunan kapasitas fiskal dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Penyusunan APBN),
terkait dengan penyusunan BA BUN koordinasinya juga dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Anggaran
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara).

2. Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN
Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan yang sekaligus
merupakan Pengguna Anggaran BUN melaksanakan pengelolaan
anggaran yang tidak dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada
umumnya. Anggaran yang termasuk dalam Bagian Anggaran BUN
adalah sebagai berikut:
Subbagian anggaran BUN Utang (999.01) adalah sub BA BUN
yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan
pembayaran kewajiban terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN), Surat
Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN)
dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman Dalam
Negeri (PDN), dan pembayaran cicilan pokok utang, bunga utang,
dan biaya lain terkait utang, yang pagu anggarannya tidak
dialokasikan dalam BA-K/L.
Jenis Subbagian anggaran BUN Utang (999.01) terdiri atas:
1) pembayaran bunga utang dalam negeri;
2) pembayaran bunga utang luar negeri;