Page 493 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 463 -

5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang
dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya
menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan
pendidikan, dengan sumber dana yang disalurkan
bersumber dari PNBP hasil pengelolaan investasi atas
endowment fund, yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana
di Bidang Pendidikan.

Subbagian anggaran BUN Pemberian Pinjaman (999.04) adalah
sub BA BUN yang mengelola pinjaman Pemerintah Pusat kepada
antara lain Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang
harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan
tertentu.
Subbagian anggaran BUN Pemberian Pinjaman (999.04) dalam
pengalokasiannya dirinci berdasarkan pengguna dana atau
penerima atau debitur pemberian pinjaman.

Subbagian anggaran BUN Transfer ke Daerah (999.05) adalah sub
BA BUN yang melaksanakan pengelolaan Transfer Ke Daerah
(TKD) yang merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKD meliputi:
1) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase
atas pendapatan tertentu dalam APBN dan Kinerja tertentu,
yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan
untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah
dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam
rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau
meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan
layanan publik antar-daerah.
3) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu
yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah
ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri atas:
a) Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat
DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan
untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana
dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka
mencapai prioritas nasional, mempercepat
pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan
layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah.
b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya
disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan
untuk membantu operasionalisasi layanan publik