Page 492 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 462 -

3) pembiayaan utang dalam negeri; dan
4) pembiayaan utang luar negeri.

Subbagian anggaran BUN Hibah (999.02) adalah sub BA BUN
yang menampung biaya hibah terkait dengan
pendapatan/belanja hibah (antara lain banking commision),
pengelolaan atas belanja hibah kepada pemerintah
asing/lembaga asing, dan pengelolaan pendapatan hibah.

Subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (999.03) adalah
sub BA BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi
Pemerintah yang meliputi antara lain Penyertaan Modal Negara
(PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PMN untuk
organisasi/lembaga keuangan internasional, Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Dana Bergulir
yang dikelola oleh BLU.
Beberapa jenis Subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah
(999.03) antara lain sebagai berikut:
1) PMN
Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan
negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan
atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN
dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara
korporasi. Termasuk dalam hal ini adalah penyertaan modal
organisasi/lembaga keuangan internasional dan lembaga
khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang.
2) Dana Bergulir
Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang
dialokasikan oleh K/L atau Satker Badan Layanan Umum
(BLU) untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi
pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/L
dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan
pengembangan ekonomi nasional.
3) Kewajiban Penjaminan
Yang dimaksud dengan Kewajiban Penjaminan adalah
alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi
kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian
Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun
anggaran berjalan.
4) Investasi Pemerintah (Reguler)
Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah
penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka
panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan
investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh
proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi,
pengawasan serta divestasi yang bertujuan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum.