Page 490 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 460 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN,
SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN
PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA

A. PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Presiden selaku
kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian
dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan
Lembaga di tingkat pusat dan diserahkan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah.
Dibandingkan dengan peran Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya,
Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ganda dalam hal
kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah
Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,
sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga pada hakekatnya
adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut, Menteri Keuangan
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara
nasional (pengelola fiskal) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, sedangkan Menteri/Pimpinan Lembaga
berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang).
Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut terlihat
dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan antara
kewenangan administrasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan
kebendaharaan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Selain melaksanakan peran-peran tersebut, Menteri Keuangan
juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang dalam
hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dengan
rincian sebagai berikut:
a. menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan
oleh masing-masing PPA BUN;
b. menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN
yang telah dinilai kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan
menjadi Pagu Indikatif BUN;
c. menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan dengan
surat Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar
penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN;