Page 79 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 79
KPPN KHUSUS PENERIMAAN
A, Pandangan Umum KPPN KHUSUS PENERIMAAN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan
adalah Unit Kerja Organisasi Eselon III yang secara administrasi
berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan secara teknis berada
di bawah Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Mempunyai tugas
dan fungsi melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan,
dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan
penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Sejarah Singkat KPPN
KPPN Khusus Penerimaan dibentuk untuk mengemban tugas
dalam administrasi keuangan negara khususnya dalam bidang
penerimaan negara. Sebagaimana tugas KPPN pada umumnya
yang menjadi Kuasa BUN, KPPN Khusus Penerimaan secara
khusus menjalankan mandat Kuasa BUN dengan melaksanakan
fungsi pengelolaan penerimaan, pelaporan dan rekonsiliasi
transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan
negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
KPPN Khusus Penerimaan merupakan perubahan dari Sub
Direktorat Penerimaan Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas
Negara berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : PER-29/PB/2014 tentang Langkah-langkah
operasionalisasi KPPN Khusus Penerimaan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal
30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat perubahan
yang cukup mendasar diantaranya KPPN Khusus Penerimaan
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
secara adminintrasi berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dan adanya perubahan
fungsi yang sebelumnya berjumlah 18 fungsi menjadi 20 fungsi
dengan misi yang menekankan pada fungsi analitis.
47
