Page 9 - Edisi 22 Februari 2018
P. 9

Melibatkan Anak Untuk Demonstrasi




        Bisa Diancam Pidana






               MemoX Jember - Ketua Lembaga Pusat Perlindungan Perempuaan dan Anak (P3A) Jem-
        ber, Menik Humaidah, SH menyatakan mobilisasi anak dalam kegiataan demonstrasi, atau kegiatan
        politik lainya  merupakan pelanggaran hak anak dan dapat dipidana.
               Hal ini dikarenakan dengan melibatkan anak, bisa mengancam keselamatan anak sekaligus
        berdampak buruk bagi psikologis anak di masa mendatang.
               "UU Perlindungan Anak sudah jelas mengatur tentang hal itu, anak tidak boleh dilibatkan
        dalam kegiatan demonstrasi atau kegiatan politik yang lain, anak-anak dilarang digunakan sebagai
        alat untuk kegiataan seperti itu,  memang yang sering terjadi anak yang justru diperalat," ujarnya.
               Menurut Menik, didalam Undang-Undang (UU) Nomor 17/2016,                        ten-
        tang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1/2016,
        tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23/2002 jelas mengatur tentang
        perlindungan anak. Bahkan jika terbukti terjadi pelanggaran dapat dikenai
        pidana selama 5 sampai 12 tahun kurungan penjara.
               "Ancaman pidana tersebut dapat diterapkan kepada siapa saja
        yang bertindak sebagai panitia penyelenggara kegiatan seperti, unjuk
        rasa, kampanye, yang sengaja memobilisasi anak,dari sisi psikol-
        ogis itu juga bukan hal yang positif, karena kelak saat meng-
        hadapi persoalan, anak berfikirnya hanya bisa diselesaikan
        melalui demo bukan cara yang persusif atau melalui
        musyawarah," tegasnya.
        Kegiatan mobilisasi anak pada saat unjuk rasa dan
        kampanye tidak ada kepentingannya dengan hak
        anak, sehingga, pada saat terjadi kegiatan itu
        keselamatan jiwa anak sangat terancam.
               "Bukan tidak mungkin saat berada di
        kerumunan itu muncul kekerasan-kekerasan,
        kalau sampai menimpa anak bagaimana itu?,
        saat itu terjadi anaklah yang berpeluang pal-
        ing dominan menjadi korbannya, karena mer-
        eka lemah dan tidak siap menghadapi situasi
        semacam itu," tandas Menik Humaidah.
               Seperti diketahui, sejumlah elemen
        masyarakat  mengatasnamakan kelompok
        Aksi 212 mengelar aksi unjuk rasa di dua titik
        yakni di seputar alun-alun Kota dan di Kantor
        DPRD Jember, Rabu (21/2/2018). Massa melaku-
        kan  istighosah serta menyampaikan sejumlah point
        tuntutan terkait 2 tahun kinerja Pemerintaah Daerah
        Jember.
               Dalam aksi tersebut juga nampak banyak
        mengikutsertakan anak-anak sebagai peserta aksi. Hal
        itu juga beredar luas melalui media sosial facebook
        sehingga banyak menuai sorotan masyarakat. (ren/
        min)

        edisi 22 Februari 2018                                                                                                                         1
   4   5   6   7   8   9   10   11