Page 20 - modul fixx

Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP. Faktur Pajak paling sedikit dibuat

dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut: 1) Lembar
ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

2) Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.Dalam hal Faktur
Pajak dibuat lebih dari dua lembar, harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam

lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Faktur Pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur wajib dibuat oleh PKP dengan

mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Peraturan Dirjen
Pajak No. Per-16/PJ/2014). e-Faktur merupakan Faktur Pajak yang dibuat melalui

aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak.

Aplikasi atau sistem elektronik tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau
manual user yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik

tersebut. Pemberlakuan e-Faktur tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,
kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

khususnya pembuatan Faktur Pajak. Kriteria PKP yang diwajibkan membuat Faktur
Pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak (Peraturan

Dirjen Pajak No. per-16/PJ/2014). Kriteria tersebut sangat sederhana, yaitu PKP yang

wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Dirjen
Pajak.

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak yang terpisah untuk
menetapkan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik selain

PKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak berbentuk elektronik selain

PKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-136/PJ/2014. Sesuai
dengan Pasal 2 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-136/PJ/2014, kewajiban pembuatan

e-Faktur tidak berlaku untuk:

1. pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2012.

2. PKP Toko Retail yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada orang

pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU
PPN 2009, dan

16