Page 22 - modul fixx

kertas (hardcopy). Keadaan tertentu tersebut meliputi keadaan karena peperangan,

kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar
kuasa PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Keterangan dalam Faktur Pajak di dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009,
diuraikan bahwa Faktur Pajak yang menjadi bukti pungutan pajak dapat digunakan sebagai

sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak ini harus diisi secara lengkap, jelas,

dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk
menandatanganinya. Khusus untuk keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPn BM), pengisiannya hanya dilakukan apabila atas penyerahan BKP terutang PPn BM,
Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009

ini mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan

ketentuan.
Dengan demikian, Faktur Pajak ini dapat diibaratkan seperti “uang”. Artinya, ketika

persyaratan lengkap, jelas, benar, dan tanda tangan tidak terpenuhi secara formal sesuai
ketentuan, uang yang sudah dipakai untuk pembayaran pajak menjadi tidak bernilai. Petugas

pajak di dalam pemeriksaan pajak seringkali menggunakan ketentuan formal ini untuk
melakukan koreksi Pajak Masukan. Di dalam praktik, kadangkala bukti material adanya

pembayaran PPN dan mutasi uang untuk bayar PPN tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi

pemeriksa pajak. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Pengusaha Kena Pajak tidak
melakukan peerintah “coret yang tidak perlu” pada informasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

berupa “Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin” di Faktur Pajak. Sesuai pengertian
masing-masing DPP tersebut di Pasal 1 UU PPN 2009, Harga Jual merujuk pada transaksi

penyerahan Barang Kena Pajak; Penggantian merujuk pada Jasa Kena Pajak; Uang Muka

mengacu pada pembayaran yang diterima dulu sebelum ada penyerahan BKP/JKP, dan Termin
merujuk pada tagihan yang berasal dari penyelesaian tahap pekerjaan.

Keterangan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009 merupakan
syarat minimal. Artinya, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan informasi lainnya,

misalnya stempel perusahaan, jabatan, atau kop surat. Khusus untuk faktu Pajak Pedagang

Eceran, sebagimana dijelaskan di atas, keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda
tangan penjual dapat tidak dicantumkan tanpa ada risiko sanksi administrasi berua denda 2%

dari Dasar Pengenaan Pajak karena Faktur Pajak tidak dibuat lengkap. Sanksi administrasi
tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP 2007.

Bentuk Faktur Pajak untuk pedagang eceran lebi sederhana lagi. Gambar 3.5 memberikan
contohnya. Apa yang dimaksud pedagang eceran? Menkeu (Peraturan Menkeu No.

18