Page 21 - modul fixx

3. Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)
UU PPN 2009.

Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur diinformasikan sebagai berikut:
1. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk

kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual

dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
2. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena
Pajak

3. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah (IDR). Jika penyerahan BKP dan/atau JKP
menggunakan mata uang selain Rupiah, mata uang tersebut harus dikonversi dulu ke

dalam IDR dengan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menkeu pada saat pembuatan

e-Faktur
4. jika terjadi kesalahan dalam pengisian atau salah dalam penulisan e-Faktur sehingga e-

Faktur tersebut tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP penerbit
e-Faktur tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

5. Jika hasil cetak e-Faktur rusak atau hilang, PKP penerbit e-Faktur tersebut dapat
melakukan cetak ulang Faktur Pajak.

6. Jika e-Faktur rusak atau hilang, PKP dapat mengajukan permintaan data e-Faktur

kepada Ditjen Pajak sesuai dengan contoh surat pada lampiran (Peraturan Dirjen Pajak
No. Per-16/PJ/2014).

Dalam hal e-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas. Apabila e-Faktur dicetak

di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang

telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, e-Faktur tersebut tetap berfungsi
sebagai Faktur Pajak. PKP yang telah diwajibkn membuat e-Faktur, dianggap tidak membuat

Faktur Pajak jika PKP tersebut:
• Tidak membuat e-Faktur atau

• Membuat e-Faktur namun tidak mengikuti tata cara sesuai ketentuan. Namun demikian,

dalam keadaan tertentu PKP yang wajib membuat e-Faktur tidak dapat melaksanakan
kewajibannya tersebut, dia diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk

17