Page 23 - modul fixx
P. 23

151/PMK.03/2013)  mendefinisikannya  sebagai  PKP  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau

               pekerjaannya melakukan:
               1.  Penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

                    a.  Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi darais atu tempat
                       konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;

                    b. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa

                       didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
                    c.  Pada umumnya penyeraha Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara

                       tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena
                       Pajak yg dibelinya, atau

               2.  Penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

                    a.  Melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langusng kepada konsumen akhir atau
                      langsung  mendatangi  dari  satu  tempat  konsumen  akhir  ke  tempat  konsumen  akhir

                      lainnya;
                    b. Dilakukan secara langusng kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran

                      tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
                    c.  Pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak di lakukan secara tunai.

                    Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai

               identitias pembeli serta nama dan tanda tangan penjual tidak dikenai sanksi sesuai Pasal 14
               ayat  (1)  huruf  e angka  2  UU  KUP  2007.  Sanksi  tersebut  mengenai  denda  2% dari  Dasar

               Pengenaan PPN karena tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
                   Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPN di antaranya menyatakan bahwa Faktur Pajak tidak

               perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa

               faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktorat
               Jenderal Pajak. Dokumen tertentu tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan ketentuan

               ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak
               untuk diperjualelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D UU PPN 2009 wajib diterbitkan

               Faktur Pajak.

                   Untuk lebih jelasnya silahkan mengenai e-faktur pajak silahkan simak vidio dibawah
               ini!

                   https://youtu.be/sqVN8T-4kRA






                                                           19
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28