Page 12 - MODUL JADI

3. Jasa keuangan, meliputi:

• Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan bentu lain yang dipersamakan dengan itu

• Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana.

• Jasa penyewaan runagan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, losmen,
rumah penginapan dan lain lain.

4. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

5. Jasa boga dan catering.
6. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara

umum, meliputi jenis jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperi
pembuatan ktp.

D. UNDANG UNDANG CIPTA KERJA KLASTER PERPAJAKAN

Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan pada 4 pasal Undang-Undang

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan demikian, Undang-
Undang PPN telah mengalami empat kali perubahan sejak disahkannya Undang-Undang PPN

pertama kali pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Rincian aturan
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami perubahan diantaranya

1. Perubahan Ketentuan Pasal 1a

2. Perubahan Ketentuan Pasal 4a

3. Perubahan Ketentuan Pasal 9

4. Perubahan Ketentuan Pasal 13

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketetapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PMK

Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 54 sampai dengan Pasal 82 memberikan penjelasan dan penegasan
pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Klaster Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Khususnya terkait Paasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN

yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai:

• kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2a);

5