Page 15 - MODUL JADI

d) diketahui bahwa perusahaan nyata-nyata sudsah tidak melakukan kegiatan usaha atau

dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau do-kumen yang
ada.

5. Penghalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
dan pengambilalihan usaha yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d

UU PPN 1984 atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:

a. disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum

Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha.

F. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, penggantian, nilai
impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dpakai sebagai dasar menghitung pajak yang

terutang.
Nilai dasar ini digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti pajak pertambahan

nilai, PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2
Setelah mengetahui besaran nilai dasar pengenaan pajak (DPP) barulah nilai pajak yang

terutang dapat diketahui dengan metode parrhitungan yang berlaku.

Rumus;
Jika penjualan tidak disertai PPN PPN Terutang = DPP (10% x DPP)

Jika penjualan disertai PPN DPP = 100/110 x Harga Jual
PPN terutang = 10% x DPP

G. MEKANISME PENGENAAAN PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang

dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Hal ini sesuai dengan basis akrual (accrual
basis) yang digunakan oleh UU PPN 1984 dan perubahannya. Pada saat Pengusaha Kena Pajak

8