Page 13 - MODUL JADI

• penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);
• penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);

• tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e)

huruf a; dan
• tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(9a), ayat (9b),

dan ayat (9c)

untuk lebih memahami tentang UU CIPTA KERJA KLASTER PERPEJAKAN /PPN silahkan dengar
audio berikut ini.

E. PERATURAN PPN 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang subjek dan objek
penerima fasilitas yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan itu

tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 yang
berlaku sejak 1 September 2021. Revisi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu

yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Terdapat beberapa revisi subjek dan objek penerima fasilitas pembebasan PPN.
1. Kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dibebaskan dari

PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan

kesatuan.
2. Gas alam yang dicairkan (liquefied natural gas) juga mendapat fasilitas

pembebasan PPN.
3. Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban

listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik

yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin

usaha penyediaan listrik.

6