Page 31 - MODUL JADI

pajak di dalam pemeriksaan pajak seringkali menggunakan ketentuan formal ini untuk

melakukan koreksi Pajak Masukan. Di dalam praktik, kadangkala bukti material adanya
pembayaran PPN dan mutasi uang untuk bayar PPN tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi

pemeriksa pajak. Contoh yang paling sederhana adalah ketika Pengusaha Kena Pajak tidak
melakukan peerintah “coret yang tidak perlu” pada informasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

berupa “Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin” di Faktur Pajak. Sesuai pengertian

masing-masing DPP tersebut di Pasal 1 UU PPN 2009, Harga Jual merujuk pada transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak; Penggantian merujuk pada Jasa Kena Pajak; Uang Muka

mengacu pada pembayaran yang diterima dulu sebelum ada penyerahan BKP/JKP, dan Termin
merujuk pada tagihan yang berasal dari penyelesaian tahap pekerjaan.

Keterangan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009 merupakan

syarat minimal. Artinya, Pengusaha Kena Pajak dapat menambahkan informasi lainnya,
misalnya stempel perusahaan, jabatan, atau kop surat. Khusus untuk faktu Pajak Pedagang

Eceran, sebagimana dijelaskan di atas, keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda
tangan penjual dapat tidak dicantumkan tanpa ada risiko sanksi administrasi berua denda 2%

dari Dasar Pengenaan Pajak karena Faktur Pajak tidak dibuat lengkap. Sanksi administrasi
tersebut mengacu pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP 2007.

https://youtu.be/sqVN8T-4kRA

G. LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dilarang membuat Faktur Pajak.

H. SANKSI
PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak

membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan
Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

24