Page 29 - MODUL JADI

tersebut. Pemberlakuan e-Faktur tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,

kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
khususnya pembuatan Faktur Pajak. Kriteria PKP yang diwajibkan membuat Faktur

Pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak (Peraturan
Dirjen Pajak No. per-16/PJ/2014). Kriteria tersebut sangat sederhana, yaitu PKP yang

wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Dirjen

Pajak.
Dirjen Pajak dapat menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak yang terpisah untuk

menetapkan PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik selain
PKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak berbentuk elektronik selain

PKP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-136/PJ/2014. Sesuai

dengan Pasal 2 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-136/PJ/2014, kewajiban pembuatan
e-Faktur tidak berlaku untuk:

1. pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2012.
2. PKP Toko Retail yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada orang

pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E UU

PPN 2009, dan
3. Bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya

dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6)

UU PPN 2009.
Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan e-Faktur diinformasikan sebagai berikut:

1. e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk
kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual

dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
2. e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk

ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena

Pajak
3. e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah (IDR). Jika penyerahan BKP dan/atau JKP

menggunakan mata uang selain Rupiah, mata uang tersebut harus dikonversi dulu ke

dalam IDR dengan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menkeu pada saat pembuatan
e-Faktur

22