Page 24 - MODUL JADI

PENGUMPULAN DATA

A. FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
(PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa

Kena Pajak (JKP). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

• penyerahan Barang Kena Pajak;
• penyerahan Jasa Kena Pajak;

• ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

• ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang

dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama

selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

B. DINAMIKA PERATURAN FAKTUR PAJAK

Sejak pemberlakuan UU PPN 2009 mulai 1 April 2010, peraturan implementasi

yang berkaitan dengan Faktur Pajak mengalami beberapa kali perubahan. Hal Ini

dilakukan seiring dengan perkembangan dunia usaha dan permasalahan faktur pajak

fiktif. Secara hirarkis, aturan Faktur Pajak mengacu pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN
2009 dan peraturan yang bersifat kebijakan diatur dengan Peraturan Menkeu,

sedangkan peraturan teknisnya melalui Peraturan Dirjen Pajak. Peraturan teknis tentang
faktur pajak di antaranya mengatur hal-hal berikut ini:

• Bentuk dan ukuran Faktur Pajak;

• Prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
• Tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak;

• Tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak;

• Tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan

• Tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik
yang rusak atau hilang.

Perubahan drastis terjadi mulai 1 April 2013 ketika Nomor Seri Faktur Pajak
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan

mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajaknya. Penomoran tersebut berupa
kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Ditjen

17