Page 28 - MODUL JADI

F. E- FAKTUR

Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkannysa sistem e-faktur. Dengan sistem
ini, proses perekaman manual dihilangkan sehingga data yang ada pada sistem bebas

dari campur tangan perekaman manual. sistem pemberian nomor faktur pajak
menggantikan penomoran yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Dengan sistem penomoran ini, pengawasan atas peredaran faktur pajak lebih bisa

dikontrol. Terakhir, DJP mulai menerapkan sistem e-faktur. Dengan sistem ini, faktur
pajak diterbitkan bukan dalam bentuk kertas tapi secara elektronik. Sistem permintaan

dan penerbitan faktur pajak dilakukan secara elektronik antara Wajib Pajak dan DJP.
Setiap faktur yang beredar benar-benar berada dalam sistem yang terkontrol sehingga

sangat meminimalkan kesempatan penyalahgunaan. Selain penerapan sistem

elektronik, untuk menjamin bahwa Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah benar-benar
pengusaha yang memiliki kegiatan usaha riil, maka DJP melakukan registrasi ulang

Pengusaha Kena Pajak. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, fraud di bidang faktur
pajak fiktif bisa sangat berkurang.

Pengusaha Kena Pajak mengenal Faktur Pajak dalam bentuk kertas. Sejak 1
Januari 2014, Menteri Keuangan memberlakukan Faktur Pajak berbentuk elektronik

atau e-Faktur (Peraturan Menkeu No. 151/PMK.03/2013). Hal ini merupakan respon

atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undng No.11 Tahun
2008) dan bertujuan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak

dengan memanfaatkan teknologi informasi secara aman.
Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP. Faktur Pajak paling sedikit dibuat

dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut: 1) Lembar

ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
2) Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.Dalam hal Faktur

Pajak dibuat lebih dari dua lembar, harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam
lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Faktur Pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur wajib dibuat oleh PKP dengan
mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Peraturan Dirjen

Pajak No. Per-16/PJ/2014). e-Faktur merupakan Faktur Pajak yang dibuat melalui
aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak.

Aplikasi atau sistem elektronik tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan atau
manual user yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik

21