Page 30 - MODUL JADI

4. jika terjadi kesalahan dalam pengisian atau salah dalam penulisan e-Faktur sehingga e-

Faktur tersebut tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP penerbit
e-Faktur tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

5. Jika hasil cetak e-Faktur rusak atau hilang, PKP penerbit e-Faktur tersebut dapat
melakukan cetak ulang Faktur Pajak.

6. Jika e-Faktur rusak atau hilang, PKP dapat mengajukan permintaan data e-Faktur

kepada Ditjen Pajak sesuai dengan contoh surat pada lampiran (Peraturan Dirjen Pajak
No. Per-16/PJ/2014).

Dalam hal e-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas. Apabila e-Faktur dicetak

di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, misalnya kertas yang

telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, e-Faktur tersebut tetap berfungsi
sebagai Faktur Pajak. PKP yang telah diwajibkn membuat e-Faktur, dianggap tidak membuat

Faktur Pajak jika PKP tersebut:
• Tidak membuat e-Faktur atau

• Membuat e-Faktur namun tidak mengikuti tata cara sesuai ketentuan. Namun demikian,

dalam keadaan tertentu PKP yang wajib membuat e-Faktur tidak dapat melaksanakan
kewajibannya tersebut, dia diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk

kertas (hardcopy). Keadaan tertentu tersebut meliputi keadaan karena peperangan,
kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar

kuasa PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Keterangan dalam Faktur Pajak di dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009,
diuraikan bahwa Faktur Pajak yang menjadi bukti pungutan pajak dapat digunakan sebagai

sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak ini harus diisi secara lengkap, jelas,
dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk

menandatanganinya. Khusus untuk keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM), pengisiannya hanya dilakukan apabila atas penyerahan BKP terutang PPn BM,

Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2009

ini mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan.

Dengan demikian, Faktur Pajak ini dapat diibaratkan seperti “uang”. Artinya, ketika

persyaratan lengkap, jelas, benar, dan tanda tangan tidak terpenuhi secara formal sesuai
ketentuan, uang yang sudah dipakai untuk pembayaran pajak menjadi tidak bernilai. Petugas

23