Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2019
P. 11
Saiful Mashud, menyebut pihaknya menguji materi Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan
huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18
tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Materi yang kami pertentangan adalah bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 27, 28, dan 33 UUD 1945," kata Saiful di dalam sidang, Rabu.
Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dia menjelaskan, Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mendapatkan tugas merekrut, melatih,
dan menempatkan TKI.
Sementara itu, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) hanya diberi tugas mencari Job Order dan menempatkan.
"P3MI dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi bukan mengekspolitasi
bukan menjual WNI ke luar negeri akan tetapi kami membantu lulusan SD dan SMP
jauh di desa dan pegunungan untuk mendapatkan pekerjaan layak," katanya.
Dia menilai pemerintah belum siap menjalankan UU itu. Untuk itu, dia mengaku, uji
materi terhadap tiga pasal itu untuk membantu pemerintah menjalankan UU itu,
membantu pekerja migran Indonesia (PMI) agar jelas hak-haknya, dan P3MI
keseluruhan agar mendapatkan kepastian hak hukum dalam berusaha seperti
sediakala dengan tidak melanggar aturan hukum.
"Kami membantu membiayai. Kami yakin UU dapat berjalan, PMI bisa bekerja baik
dan perusahaan mendapatkan keuntungan sebagaimana peraturan tenaga kerja,"
ucap dia.
Page 10 of 82.
