Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2019
P. 14
"Selama ini mereka hanya ingin mendapatkan sertifikat saja, bahkan cenderung
dibuat palsu. Nah itu harus diperbaiki semua. Oleh kerana itu, kita harus
manfaatkan BLK (Balai Latihan Kerja) secara optimal sehingga mereka benar-benar
siap, mempunyai kemampuan untuk dikirim ke luar negeri, baik dari sisi
pengetahuan maupun skill-nya," tuturnya.
Selain itu, Saiful juga menekankan agar pemerintah fokus dalam pemetaan sector
kerja bagi para tenaga migran.
"Kita perlu pemetaan sektor mana yang harus kita garap betul sehingga kita nggak
asal," urainya.
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan, seharusnya pemerintah
Indonesia juga harus menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang
sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Transformasi ini
membutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota
hingga pada tingkat desa. Namun demikian hingga saat ini juga belum ada langkah
signifikan dalam proses transformasi ini.
"Langkah pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa daerah kantong
pekerja migran belum diikuti dengan pemaksimalan fungsi-fungsi layanan publik di
daerah untuk mendukung berlangsungnya mekanisme pelayanan penempatan
pekerja migran berbasis perlindungan di daerah," katanya.
Menurut Wahyu, amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, pendidikan dan pelatihan juga akan lebih banyak
dilakukan di daerah, namun hingga saat ini pemerintah masih lebih mengutamakan
BLKN milik swasta untuk proses penyiapan calon pekerja migran.
Programmer Officer ILO, Irham Ali Saifudin, mengatakan, ada beberapa faktor
perubahan yang harus dicermati dalam konteks pekerja migran.
Pertama adalah globalisasi, dimana dalam industri, rantai distribusi sudah sangat
kompleks dan apa yang terjadi di satu negara tak bisa lepas dari kejadian di negara
lainnya.
"Kedua soal cepatnya pertumbuhan teknologi informasi. Kabar baiknya, pekerjaan
informal yang selama ini menjadi basis utama pekerja migran Indonesia, itu
merupakan pekerjaan yang tidak bisa diganti mesin atau robot," jelasnya.
Karena itu, jelas Irham, yang jadi pekerjaan rumah kemudian bagaimana agar
sektor pekerjaan informal ini tidak dianggap sebelah mata dan tidak hanya dianggap
sebagai low skill worker. Selanjutnya adalah soal demografi, dimana Indonesia ada
di antara negara asian yang paling menikmati bonus demografi pada 2030 sampai
2045. Pada saat itu usia angkatan kerja Indonesia meningkat dan akan memberi
kontribusi aktif terjadap pertumbuhan ekonomi.
Page 13 of 82.
