Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2019
P. 27

Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengatakan, seharusnya pemerintah
               Indonesia juga harus menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang
               sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Transformasi ini
               membutuhkan kesiapan dari pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota
               hingga pada tingkat desa.

               Namun demikian hingga saat ini juga belum ada langkah signifikan dalam proses
               transformasi ini. "Langkah pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa
               daerah kantong pekerja migran belum diikuti dengan pemaksimalan fungsi-fungsi
               layanan publik di daerah untuk mendukung berlangsungnya mekanisme pelayanan
               penempatan pekerja migran berbasis perlindungan di daerah," katanya.

               Menurut Wahyu, amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
               Pekerja Migran Indonesia, pendidikan dan pelatihan juga akan lebih banyak
               dilakukan di daerah, namun hingga saat ini pemerintah masih lebih mengutamakan
               BLKN milik swasta untuk proses penyiapan calon pekerja migran.

               Programmer Officer ILO, Irham Ali Saifudin, mengatakan, ada beberapa faktor
               perubahan yang harus dicermati dalam konteks pekerja migran. Pertama adalah
               globalisasi, dimana dalam industri, rantai distribusi sudah sangat kompleks dan apa
               yang terjadi di satu negara tak bisa lepas dari kejadian di negara lainnya. "Kedua
               soal cepatnya pertumbuhan teknologi informasi. Kabar baiknya, pekerjaan informal
               yang selama ini menjadi basis utama pekerja migran Indonesia, itu merupakan
               pekerjaan yang tidak bisa diganti mesin atau robot," jelasnya.

               Karena itu, jelas Irham, yang jadi pekerjaan rumah kemudian bagaimana agar
               sektor pekerjaan informal ini tidak dianggap sebelah mata dan tidak hanya dianggap
               sebagai low skill worker.

               Selanjutnya adalah soal demografi, dimana Indonesia ada di antara negara asian
               yang paling menikmati bonus demografi pada 2030 sampai 2045. Pada saat itu usia
               angkatan kerja Indonesia meningkat dan akan memberi kontribusi aktif terjadap
               pertumbuhan ekonomi.


























                                                       Page 26 of 82.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32