Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 31

Title          BURUH HARUS KOMPAK TOLAK "UU SAPU JAGAT" KETENAGAKERJAAN
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      22 Desember 2019
                              https://politik.rmol.id/read/2019/12/22/414489/buruh-harus-kompak-tola k-uu-sapu-
               Page/URL
                              jagat-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative










               Buruh harus bersatu dalam meneriakan penolakan terhadap omnibus law yang terkait
               dengan ketenagakerjaan. Pasalnya, hal itu akan berubah menjadi UU sapu jagat yang
               dapat mengganti norma-norma hukum ketenagakerjaan yang ada dengan alasan
               menghambat investasi.

               Dilema UMP Dan UMK, Kapan Buruh Sejahtera? Selain itu, Ketua Umum Federasi Serikat
               Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengingatkan rencana omnibus law pemerintah
               terkait ketenagakerjaan hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.

               "Sebab salah satu tujuan Omnibus Law akan mempermudah pengunaan tenaga kerja
               asing untuk bisa berkerja di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/12).

               Jika benar demikian, maka angkatan kerja baru dan buruh yang sedang berkerja akan
               terancam. Pertama, lantaran perusahaan asing yang sudah mapan akan mengganti
               buruh dengan tenaga kerja asing dengan kemampuan sama dan gaji lebih rendah.

               Kedua, masuknya investasi asing juga akan dibarengi dengan masuknya tenaga kerja
               asing yang akan digunakan oleh investor asing.

               "Artinya angkatan kerja baru akan kehilangan kesempatan kerja dengan masuknya
               investasi asing di Indonesia," urai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

               Seharusnya, sambung Arief, omnibus law untuk peningkatan investasi harus berbanding
               lurus dengan berkurangnya tingkat pengangguran, bukan meningkatkan TKA ke
               Indonesia.

               Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memanfaatkan jumlah angkatan kerja yang terus
               meningkat dengan memberikan kesempatan kerja semaksimal mungkin.

               "Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat akan meningkat
               yang pada akhirnya mendukung perekonomian nasional," simpulnya.

               "Karena itu, saya mengajak para buruh, angkatan kerja baru yang baru lulus SMA dan
               universitas untuk menolak dan melawan omnibus law ketenagakerjaan," demikian Arief.







                                                       Page 30 of 138.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36