Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 31
Title BURUH HARUS KOMPAK TOLAK "UU SAPU JAGAT" KETENAGAKERJAAN
Media Name rmol.id
Pub. Date 22 Desember 2019
https://politik.rmol.id/read/2019/12/22/414489/buruh-harus-kompak-tola k-uu-sapu-
Page/URL
jagat-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Buruh harus bersatu dalam meneriakan penolakan terhadap omnibus law yang terkait
dengan ketenagakerjaan. Pasalnya, hal itu akan berubah menjadi UU sapu jagat yang
dapat mengganti norma-norma hukum ketenagakerjaan yang ada dengan alasan
menghambat investasi.
Dilema UMP Dan UMK, Kapan Buruh Sejahtera? Selain itu, Ketua Umum Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengingatkan rencana omnibus law pemerintah
terkait ketenagakerjaan hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.
"Sebab salah satu tujuan Omnibus Law akan mempermudah pengunaan tenaga kerja
asing untuk bisa berkerja di Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/12).
Jika benar demikian, maka angkatan kerja baru dan buruh yang sedang berkerja akan
terancam. Pertama, lantaran perusahaan asing yang sudah mapan akan mengganti
buruh dengan tenaga kerja asing dengan kemampuan sama dan gaji lebih rendah.
Kedua, masuknya investasi asing juga akan dibarengi dengan masuknya tenaga kerja
asing yang akan digunakan oleh investor asing.
"Artinya angkatan kerja baru akan kehilangan kesempatan kerja dengan masuknya
investasi asing di Indonesia," urai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Seharusnya, sambung Arief, omnibus law untuk peningkatan investasi harus berbanding
lurus dengan berkurangnya tingkat pengangguran, bukan meningkatkan TKA ke
Indonesia.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memanfaatkan jumlah angkatan kerja yang terus
meningkat dengan memberikan kesempatan kerja semaksimal mungkin.
"Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat akan meningkat
yang pada akhirnya mendukung perekonomian nasional," simpulnya.
"Karena itu, saya mengajak para buruh, angkatan kerja baru yang baru lulus SMA dan
universitas untuk menolak dan melawan omnibus law ketenagakerjaan," demikian Arief.
Page 30 of 138.
