Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 37
Ia mengaku, belum lama ini Kemnaker membicarakan rencana pembahasan
tersebut dengan pemerintah daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dinar mengatakan, salah satu kendala yang membuat revisi ini terbilang cukup lama
karena belum adanya titik temu antara usulan pengusaha dan usulan buruh terkait
poin-poin yang akan direvisi seperti pengupahan.
Kemnaker berjanji akan melakukan pembahasan secara intens agar revisi kedua
beleid itu dapat segera terlaksana. Meski begitu, Kemnaker belum bisa memastikan
kapan revisi ini dapat terlaksana
Selain itu, Dinar mengatakan kendala yang sama juga dialami untuk pembahasan
omnibus law cipta lapangan kerja yang saat ini juga masih dalam proses
pembahasan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum diajak berdiskusi terkait
pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan, revisi PP pengupahan dan omnibus law
cipta lapangan kerja.
Andi meminta, jangan sampai revisi UU ketenagakerjaan dan revisi PP pengupahan
malah semakin merugikan buruh.
Ia menyoroti poin-poin yang berpotensi merugikan buruh di antaranya terkait
adanya rencana penurunan jumlah uang pesangon, kontrak kerja yang akan
ditingkatkan menjadi lima tahun yang sebelumnya hanya tiga tahun, serta
penghapusan upah sektoral. "Kami menolak keras revisi yang merugikan buruh,"
kata Andi.
Selain belum terlibat pembahasan dalam ketiga beleid tersebut, Andi menyoroti
sikap pemerintah yang menunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani
sebagai ketua gugus tugas omnibus law cipta lapangan kerja.
Andi mengatakan daripada memilih gugus tugas dari kalangan pengusaha,
Pemerintah seharusnya menunjuk ketua gugus tugas tersebut dari kalangan
akademisi. "Ini lebih netral," ujar dia.
Selain itu, Andi mengaku belum mengetahui poin-poin omnibus law cipta lapangan
kerja termasuk kluster ketenagakerjaan di dalamnya.
Page 36 of 138.
