Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 38
Title DIANGGAP MERUGIKAN, BURUH AKAN KEMBALI DEMO SENIN INI
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 22 Desember 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01327355/dianggap-merugik an-buruh-
Page/URL
akan-kembali-demo-senin-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai bendera serikat pekerja/serikat buruh
di Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat,
Senin 23 Desember 2019.
Mereka akan mengadukan kepada para pimpinan DPRD dengan keluarnya Surat
Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 khusus
point d Diktum ketujuh yang dianggap merugikan buruh dan liberal.
Titik kumpul massa aksi di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, pukul 11.00
massa aksi akan melakukan longmarch ke kantor DPRD melewati jalan Ario Jipang,
pukul 12.00 para pimpinan SP/SB akan melakukan konferensi press bersama.
Point d diktum ketujuh yang dianggap merugikan buruh dan liberal tersebut tertulis,
dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah
Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua
pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau
Serikat Pekerja/Buruh di tingkat Perusahaan dalam menentukan besaran upah,
dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, bahwa point d diktum ke
tujuh surat keputusan Gubernur Jawa Barat, tentang upah minimum kabupaten/kota
di Jawa Barat Tahun 2020 memberikan peluang bagi pengusaha yang tidak mampu
atau yang mengaku tidak mampu dapat melakukan perundingan bipartit cukup
dengan persetujuaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah daerah
provinsi Jawa Barat.
"Ini sama saja Gubernur menyerahkan penentuan upah minimum Kabupaten/Kota
melalui mekanisme pasar dengan cara berunding tawar menawar sebagai salah satu
ciri konsep liberal, sedangkan upah minimum itu merupakan jaring pengaman yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh sebagaimana diatur
oleh Udang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 88," Kata dia dalam
rilisnya, Minggu 22 Desember 2019.
Page 37 of 138.
