Page 42 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 29

1 2 3 4
41. Menggunakan Surat Pasal 24 Setiap orang dilarang menggunakan surat izin
Izin Palsu Huruf palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
(b) penggunaan kawasan hutan.
42. Memindahtangankan Pasal 24 Setiap orang dilarang memindahtangankan
Surat Izin Huruf atau menjual izin yang dikeluarkan oleh
(c) pejabat yang berwenang kecuali dengan
persetujuan menteri.
43. Merusak Sarana dan Pasal 25 Setiap orang dilarang merusak sarana dan
Prasarana prasarana perlindungan hutan.
44. Gangguan Pal Batas Pasal 26 Setiap orang dilarang merusak, memindahkan,
atau menghilangkan pal batas luar kawasan
hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau
batas kawasan hutan yang berimpit dengan
batas negara yang mengakibatkan perubahan
bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.
45. Menerbitkan Izin Pasal 28 Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin
Tidak Sesuai Dengan Huruf pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
Kewenangannya (a) penggunaan kawasan hutan di dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
kewenangannya.
46. Menerbitkan Izin Pasal 28 Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin
Tidak Sesuai Aturan Huruf pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/
Per-UU (b) atau izin penggunaan kawasan hutan yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
47. Melindungi Pelaku Pasal 28 Setiap pejabat dilarang melindungi pelaku
Huruf pembalakan liar dan/atau penggunaan
(c) kawasan hutan secara tidak sah.
48. Pejabat Ikut Serta Pasal 28 Setiap pejabat dilarang melakukan
Melakukan Huruf permufakatan untuk terjadinya pembalakan
(d) liar dan/atau penggunaan kawasan hutan
secara tidak sah.
49. Menerbitkan SKSHH Pasal 28 Setiap pejabat dilarang menerbitkan surat
Tanpa Hak Huruf keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak.
(e)
50. Pembiaran Pasal 28 Setiap pejabat dilarang dengan sengaja
Huruf melakukan pembiaran dalam melaksanakan
(f) tugas.
51. Lalai dalam Pasal 28 Setiap pejabat dilarang lalai dalam
Melaksanakan Tugas Huruf melaksanakan tugas.
(g)

Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2013, maka beberapa jenis tindak
pidana pada UU. No. 41 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu
pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j,
serta huruf k.