Page 43 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

30 Sudirman Sultan

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Kehutanan

Dapat tidaknya suatu perbuatan pidana dihukum sangat bergantung
pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana
tersebut terdapat pada pasal perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi
dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana. Unsur tindak pidana
menurut para ahli, adalah sebagai berikut:
1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit), meliputi:
• perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan);
• diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
• melawan hukum (oncrechmatig);
• dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand);
• oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person);
• adanya unsur obyektif dan subjektif dari tindak pidana (strafbaar
feit).
2. Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana menjadi tiga
sifat, yaitu:
• melanggar hukum (wederrechtjek);
• telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja (aan
schuld te wijten);
• dapat dihukum (strafbaar).
3. Cristhine dan Cansil menyatakan bahwa terdapat lima rumusan unsut
tindak pidana kehutanan. Selain harus bersifat melanggar hukum,
perbuatan pidana harus berupa perbuatan manusia (handeling),
diancam dengan pidana (strafbaar gesteld), dilakukan oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dan terjadi
karena kesalahan (adanya schuld).
4. Moeljanto menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana, antara
lain: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-
undang (syarat formal), bersifat melawan hukum (syarat materiel).
Mencermati keempat pendapat ahli tersebut diatas, secara umum,
perlu dipahami unsur-unsur tindak pidana dari dua unsur, yaitu unsur
subjektif dan unsur objektif. Unsur yang termasuk ke dalam unsur-unsur
subjektif, antara lain:
1. Kesengajaan (dolus).
Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu: