Page 22 - E-MODUL

musyawarah untuk mufakat. Sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
ditutup.
Presiden Soekarno menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil
yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta
perhatian mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian,
tentara kebangsaan, dan perekonomian. Kesembilan anggota panitia kecil
tersebut yaitu Oto Iskandar dinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma
Sumantri, Wirahadikusumah, Dr.Amir, A.A. Hamidhan, Dr.Ratulangi, dan
Ketut pudja. Akhirnya sidang PPKI di tutup pada pukul 16.12 WIB yang
menghasilkan 3 keputusan.
Hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu;
1. Menetapkan Undang-undang Dasar.
2. Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil
Presiden.
3. Sebelum terbentuknya Majelis permusyawaratan Rakyat, pekerjaan
Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.
Dalam sidangnya PPKI juga mengadakan perubahan seperti
yang di usulkan oleh Drs. Moh. Hatta yaitu;
a. kata mukadimah di ganti dengan kata pembukaan.
b. kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-
pemeluknya seperti dalam piagam Jakarta, di ganti dengan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. mencorert kata-kata dan beragama Islam pada pasal 6 ayat 1 yang
berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam.
d. Sejalan dengan usulan kedua maka pasal 29 pun berubah.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh
PPKI tersebut kemudian di kenal dengan sebutan Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945), sedang komite nasional dikenal dengan
sebutan Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP).
Pengesahan dan penetapan UUD 1945 oleh PPKI menjadikan
Indonesia sebagai negara yang konstitusional.UUD 1945 di umumkan
dalam berita Republik Indonesia Tahun II No 7 tertanggal 16 Februari
Tahun 1946.
UUD1945 yang di tetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
merupakan konstitusi RI yang pertama. Sebuah Undang-Undang Dasar
sangat di perlukan oleh sebuah negara merdeka, karena Undang-Undang
Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar tertulis
ada pula hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis
adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik
penyelenggaraan negara meskipun hukum tersebut tidak tertulis.

13