Page 40 - E-MODUL
P. 40

Peraturan-peraturan hukum pidana diatur dalam KUHP dan
                                      peraturan-peraturan lainnya yang memuat hukuman ancaman pidana.
                                      Jenis-jenis  hukuman  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  10
                                      KUHP adalah:

                                      (1) Hukuman pokok : Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati,
                                          penjara, kurungan, dan denda.
                                      (2) Hukuman tambahan : Hukuman tambahan berupa pencabutan
                                          beberapa hak-hak tertentu, misalnya:  hak untuk  dipilih  dalam
                                          pemilu  atau  hak  untuk  diangkat  sebagai  TNI.  Hukuman
                                          tambahan  berupa  rampasan  barang-barang  tertentu,  misalnya
                                          pengumuman keputusan hakim.

                               c.  Sumber-Sumber Hukum
                                  Sumber-sumber Hukum dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu :
                                  1)  Sumber hukum materiil
                                             Dapat  ditinjau  dari  beberapa  sudut,  misalnya  dari  sudut
                                      ekonomi, sosiologi, sejarah dan lain-lain. Misalnya : seorang ahli
                                      ekonomi  akan  menyatakan  bahwa  kebutuhan-kebutuhan  ekonomi
                                      dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
                                  2)  Sumber hukum formil ada 5 yaitu :
                                      a)  Undang-Undang
                                                 Undang-undang mempunyai dua pengertian, yaitu dalam
                                          arti formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil, atau
                                          biasa disebut juga undang-undang dalam arti sempit lalah setiap
                                          peraturan  dan  ketetapan  yang  dibentuk  oleh  alat  kelengkapan
                                          negara  yang  diberi  kekuasaan  membentuk  undang-undang.
                                          Menurut  UUD  1945  Amandemen,  dalam  pasal  5  ayat  1,  alat
                                          diberi  kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang  adalah
                                          Presiden dengan persetujuan DPR.
                                                 Undang-undang  dalam  arti  materil  atau  disebut  juga
                                          undang-undang  dalam  arti  luas,  yaitu  setiap  peraturan  atau
                                          ketetapan yang isinya berlaku mengikat engkapan negara yang
                                          (setiap  orang).  Blasanya  Undang-undang  itu  bersifat  formil
                                          maupun unun materil,  baik  karena bentuknya maupun karena
                                          isinya  mengikat  umum  tetapi  tidak  setiap  undang-undang
                                          mempunyal  arti  dua-duanya,  mungkin  hanya  mempunyai  arti
                                          formil atau hanya mempunyai arti materiil saja.
                                                 Misalnya,  undang-undang  tentang  naturallsasi  hanya
                                          merupakan  undang-undang  dalam  arti  formil  saja.  Sebab
                                          meskipun  menurut  bentuknya  dibuat  oleh  Pemerintah  dengan



                                                                                                     31
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45