Page 41 - E-MODUL

perselujuan DPR, namun isinya hanya mengikat kepada orang
yang bersangkutan, yaitu orang yang dinaturalisasikan.
Sebaliknya Peraturan Pemerintah, yang merupakan
undang-undang dalam arti materit, namun tidak mempunyai arti
formil karena tidak dibuat oleh Pemerintah dengan persatujuan
DPR. Agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan berfaku
mengikat, maka syaratnya harus diundangkan dalam Lembaran
Negara oleh Menteri Sekrotaris Negara. Setiap undang-undang
yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara, maka
berlakulah "fictie hukum", yaitu setiap orang dianggap telah
mengetahui adanya suatu undang-undang.
Berakhirnya kekuatan berlaku suntu undang-undang atau
dengan kata lain suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:
 Jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh
undang-undang telah lampau,
 Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu
diadakan sudah tidak ada lagi,
 Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi
yang membuat atau Instansi yang lebih tinggi,
 Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya
bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

b) Kebiasaan
Hukum kebiasaaan adalah himpunan kajdah yang
meskipun tidak ditentukan oleh badan-badan perundangan
ditaati juga. Suatu hukum kebiasaan agar dapat ditaati, maka
harus memenuhi syarat-syarat:

 adanya perbuatan yang tetap dilakukan orang.
 adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan
karena merupakan kewajiban.
c) Keputusan Hakim (Yurisprudensi)
Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu
yang sering diikuti dan djadikan dasar keputusan oleh hakim
kemudian mengenai masalah yang sama. Ada 3 alasan mengapa
seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu :

 Keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama
bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau
Pengadilan Tinggi, karena secara psychologis, maka

32