Page 43 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi
P. 43
yang mendauhuli pembentukan negara, sehingga negara bersifat
sekunder. Bangsa itulah yang mendirikan negara untuk memelihara
dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Kranenburg
menyatakan bahwa kelompok menjadi semakin teratur jika memenuhi
unsur-unsur yaitu: keadaan hidup bersama; susunan kelompok yang
tergantung pada sifat khusus, keadaan hidup yang sama atau serupa;
dan tujuan bersama yang ditetapkan berdasarkan persamaan
kepentingan.
2) J. H. Logemann, menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah
organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok
manusia yang disebut ”bangsa”. Dengan demikian maka yang primer
adalah negara, sedangkan bangsa sekunder. Negara pada mulanya
merupakan organisasi kekuasaan, kemudian memiliki kewibawaan
(gezag, authority) sehingga dapat memaksakan kehendak kepada
setiap orang yang termasuk dalam lingkup negara untuk
menyelenggarakan dan memenuhi kepentingan Bersama
3) Harold J.Laski, berpendapat bahwa hakikat negara adalah suatu
persekutuan manusia yang mengikuti cara hidup tertentu, jika perlu
dengan sistem paksaan.
Padmo Wahjono menjelaskan hakikat negara berdasarkan pada
pendekatan historis sehingga tampak hakikat negara dari zaman Yunani,
Abad Pertengahan, awal zaman modern, dan zaman modern. Pada
zaman Yunani negara hakikatnya adalah suatu Polis. Jika dilihat dari
negara sekarang ini, maka Polis itu merupakan negara seluas kota
sehingga disebut sebagai City-State atau Stadstaat Dalam kaitan itu, C.
F. Strong menjelaskan bahwa The state to the Greek was his whole
scheme of association, a city wherein all his needs, material and spiritual,
were satisfied.
Dengan demikian, bagi bangsa Yunani, negara bukanlah sekedar wadah
berorganisasi, melainkan seluruh pola pergaulannya untuk terpenuhinya
semua kebutuhan material dan spiritualnya. Dalam Polis itu berlangsung
kehidupan ketatanegaraan dengan sistem demokrasi langsung.
Hakikat negara sebagai Polis dikemukakan oleh Socrates dan Aristoteles,
walaupun terdapat perbedaan dalam aksentuasi. Socrates menyatakan
Polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara.
Karena itu, di situ tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja,
melainkan juga mengenai kepribadian orang-orang di sekitarnya.
35