Page 43 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi
P. 43

yang  mendauhuli  pembentukan  negara,  sehingga  negara  bersifat
                       sekunder. Bangsa itulah yang mendirikan negara untuk memelihara
                       dan    mewujudkan    kepentingan-kepentingannya.   Kranenburg
                       menyatakan bahwa kelompok menjadi semakin teratur jika memenuhi
                       unsur-unsur yaitu: keadaan hidup bersama; susunan kelompok yang
                       tergantung pada sifat khusus, keadaan hidup yang sama atau serupa;
                       dan  tujuan  bersama  yang  ditetapkan  berdasarkan  persamaan
                       kepentingan.
                    2)  J. H. Logemann, menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah
                       organisasi  kekuasaan  yang  meliputi  atau  menyatukan  kelompok
                       manusia yang disebut ”bangsa”. Dengan demikian maka yang primer
                       adalah negara, sedangkan bangsa sekunder. Negara pada mulanya
                       merupakan  organisasi  kekuasaan,  kemudian  memiliki  kewibawaan
                       (gezag,  authority)  sehingga  dapat  memaksakan  kehendak  kepada
                       setiap  orang  yang  termasuk  dalam  lingkup  negara  untuk
                       menyelenggarakan dan memenuhi kepentingan Bersama
                    3)  Harold  J.Laski,  berpendapat  bahwa  hakikat  negara  adalah  suatu
                       persekutuan manusia yang mengikuti cara hidup tertentu, jika perlu
                       dengan sistem paksaan.

                    Padmo  Wahjono  menjelaskan  hakikat  negara  berdasarkan  pada
                    pendekatan historis sehingga tampak hakikat negara dari zaman Yunani,
                    Abad  Pertengahan,  awal  zaman  modern,  dan  zaman  modern.  Pada
                    zaman  Yunani  negara  hakikatnya  adalah  suatu  Polis.  Jika  dilihat  dari
                    negara  sekarang  ini,  maka  Polis  itu  merupakan  negara  seluas  kota
                    sehingga disebut sebagai City-State atau Stadstaat Dalam kaitan itu, C.
                    F.  Strong  menjelaskan  bahwa  The  state  to  the  Greek  was  his  whole
                    scheme of association, a city wherein all his needs, material and spiritual,
                    were satisfied.

                    Dengan demikian, bagi bangsa Yunani, negara bukanlah sekedar wadah
                    berorganisasi, melainkan seluruh pola pergaulannya untuk terpenuhinya
                    semua kebutuhan material dan spiritualnya. Dalam Polis itu berlangsung
                    kehidupan ketatanegaraan dengan sistem demokrasi langsung.

                    Hakikat negara sebagai Polis dikemukakan oleh Socrates dan Aristoteles,
                    walaupun terdapat perbedaan dalam aksentuasi. Socrates menyatakan
                    Polis identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara.
                    Karena  itu,  di  situ  tidak  hanya  mempersoalkan  organisasinya  saja,
                    melainkan juga mengenai kepribadian orang-orang di sekitarnya.


                                                                                 35
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48