Page 41 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

D. Hakikat Negara, Konstitusi dan Undang-Undang NRI tahun 1945
1. Hakikat Negara
Hakikat negara diartikan sebagai penggambaran tentang sifat hakiki dari
negara, mengenai apakah sesungguhnya negara tersebut. Hal itu sangat
tergantung pada perspektif yang digunakan. Penelusuran mengenai
hakikat negara dapat dilakukan paling tidak dari perspektif doktrin dan
historis. Doktrin mengenai hakikat negara dikemukakan di sini antara lain
sebagai berikut. Leon Duguit menjelaskan bahwa pentingnya
pembicaraan hakikat negara agar dapat mengetahui luasnya kekuasaan
negara, serta kebebasan dari warga negaranya. Sebab yang menjadi
persolan pokok dalam negara itu adalah pertimbangan antara kekuasaan
negara itu disatu pihak dengan kebebasan warga negara dipihak lain.
Kedua hal itu, kendatipun dapat dibahas secara terpisah, namun
sesungguhnya saling terkait dan saling memperkuat satu dengan yang
lain. Dengan demikian, hakikat negara menurut Leon Duguit adalah
kekuasaan dan kebebasan. Dalam kaitan itu, Rizal Mallarangeng
menyatakan bahwa kebebasan dan bahkan kesejahteraan ekonomi tidak
mungkin akan tercapai jika nihilnya negara dalam menjalankan perannya
secara efektif. Sebaliknya, negara yang kuat sekalipun, jika tidak
menjamin kebebasan dan kesejahteraan warga negaranya tidak akan
mampu bertahan lama.
Plato mengemukakan bahwa Negara hakikatnya adalah sebuah keluarga.

You are all brothers in he city. … whomever a man meets he will think
he is meeting a brother or a sister, or afather or a mother, or a son or
daughter … … the city be neither small nor seeming to be large…

Dengan demikian, semua penduduk Negara bersaudara. Karena itu, luas
lingkup Negara tidak diukur berdasarkan luas atau sempitnya wilayah,
melainkan ditentukan menurut kemampuan untuk menjaga dan
memelihara kesatuan itu di dalam negara. Itulah hakikat negara idealnya
Plato, dalam mana moralitas harus menjadi yang utama diperhatikan dan
merupakan hal yang hakiki menentukan eksistensi negara, dan juga
menentukan keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga
negara. Menurut Soehino, dalam membicarakan hakikat negara berarti
menggambarkan sifat dari negara. Hakikat negara berbeda-beda karena
pengaruh aliran filsafat yang dianut oleh sarjana Ilmu Negara serta
keadaan pemerintahan yang dialaminya. Ada enam (6) teori tentang
hakikat negara yakni:

33