Page 13 - E-Modul Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan&Teknik Pengukuran Tanah_dheaamalia_rev1
P. 13

B.  Persyaratan dan Standar K3L

                   1.  Syarat-Syarat K3
                       a.  Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

                       b.  Membuat jalan penyelamatan (emergency exit),
                       c.  Memberi pertolongan pertama (first aids/PPPK),

                       d.  Memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat kerja,
                       e.  Mempertimbangkan faktor-faktor kenyamanan kerja,

                       f.  Mencegah  dan  mengendalikan  timbulnya  penyakit  fisik  dan  psikis  karena  pekerjaan
                           (ergonomy),

                       g.  Memelihara ketertiban dan kebersihan kerja,
                       h.  Mengusahakan  keserasian  antar  pekerja,  perkakas,  lingkungan  serta  cara  dan  proses

                           kerja,

                       i.  Mengamankan  daerah-daerah,  bahan  dan  sumber-sumber  yang  berbahaya  dengan
                           pengaman yang sesuai dengan sempurna.












                          Gambar 1.2 Tanda emergency exit         Gambar 1.3 Kebutuhan Pertolongan Pertama

                             (sumber: bannerbuzz.com)                   (sumber: theyguide.blogspot)


                   2.  Landasan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

                      Tata Laksana Baku (Standard Operating Procedure = SOP) penerapan K3 Konstruksi diatur
                    dalam Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Kerja yang dikeluarkan

                    dalam bentuk Surat keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.
                    KEP.174/MEN/86 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tanggal 4 Maret 1986, yang sekaligus berfungsi

                    sebagai  petunjuk  umum  berlakunya  Pedoman  Pelaksanaan,  terutama  khusus  tentang
                    Keselamatan Kerja dan yang sifatnya lebih menekankan kepada pencegahan.

                      Adapun tentang Kesehatan Kerja lebih khusus diatur dalam Keputusan Presiden No. 22 Tahun
                    1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang kemudian dilengkapi dengan

                    petunjuk  melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  tentang  pedoman  diagnosis  dan
                    penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang terakhir ini lebih menekankan

                    pada penanganan akibat.




                                                            7
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18