Page 119 - sektorpublik

waktu singkat. Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat tanah

jajahan untuk mengusahakan tanaman-tanaman komoditas dunia.
Berikut ini beberapa pokok kebijakan cultuur stelsel yaitu :

1) Rakyat wajib menyediakan seperlima lahan garapannya untuk ditanami
tanaman wajib (tanaman berkualitas ekspor).

2) Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari

pembayaran pajak tanah.
3) Hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kelebihan hasil

panen dibayarkan kembali kepada rakyat.
4) Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib

tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk

menanam padi.
5) Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun

di perkebunan milik pemerintah.
6) Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung

penguasa pribumi. Pegawai-pegawai Belanda mengawasi jalannya

penggarapan dan pengangkutan.
Menurut ketentuan dalam pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Nederland, pemerintahan umum di hindia belanda dilakukan oleh gubernur
jendral atas nama raja. Pemerintahan itu diselenggarakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam indise Staatsregeling dengan memperhatikan
petunjuk-petunjuk raja. Gubernur jendral diangkat dan diberhentikan oleh

raja dan pelakasanaan tugasnya ia yang bertanggung jawab kepada raja,

sedangkan kepada mentri urusan daerah jajahan ia member segala
keterangan yang diminta tentang pemerintahan tersebut, dan ia haruslah

seorang belanda yang minimal berusia 30 tahun.

116