Page 121 - sektorpublik

C. Sistem Hukum Pemerintahan Kolonial Belanda (Legal System of

the Dutch Colonial Government)
Pada tahun 1838, di negeri Belanda telah diundangkan hukum

dagang dan hukum perdata. Hal ini terdorong oleh adanya kegiatan
perdagangan hasil bumi orang-orang Belanda dengan perantara

pedagang Cina. Politik hukum pemerintahan kolonial Belanda dapat

diperlihatkan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling yang menyangkut
hukum orang-orang Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hukum

perdata dan dagang serta hukum acara perdata dan pidana harus
dimasukkan dalam kitab undang-undang. Golongan bangsa Eropa harus

menganut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda,

sedangkan golongan bangsa Indonesia dan timur asing dapat dikenakan
ketentuan hukum orang Eropa apabila dikehendaki.

Pada tahun 1855 sebagian dari kitab Undang-Undang Hukum
Perdata telah memuat hukum kekayaan, begitu juga hukum dagang bagi

orang-orang Cina. Adapun dalam membentuk kitab undang-undang bagi

orang Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda selalu menggunakan
hukum adat sebagai bahan pertimbangan hukum. Pada tahun 1819

didirikan “Hoog Gerechtschof” (Mahkamah Agung), yang kemudian
memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengadilan di Jawa. Pada tahun

1869 berdasarkan keputusan raja, para pegawai pamong praja
dibebaskan dari pengadilan pribumi. Pada tahun 1918 berlaku hukum

pidana Hindia Belanda yang didasarkan pada kitab undangundang untuk

pengadilan bagi orang Eropa dan pribumi tidak ada perbedaan hukum.
Dengan dibubarkannya VOC, Indonesia secara resmi berada

langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama Hindia
Belanda. Sebelumnya, pada tahun 1795, Belanda sendiri telah menjadi

118