Page 91 - sektorpublik
P. 91

sebagai  target  militernya.  Bulan  Desember  1978  Vietnam  mengawali

            invasinya dan pendudukan kamboja yang bertahan hingga sebelas tahun
            dengan menanamkan rejim boneka di bawah Heng Samrin .

                    Politik luar negeri Vietnam  paska perang  dingin lebih cenderung
            menghadapi ketakutan akan invasi cina ke Vietnam selain itu Vietnam juga

            menyadari  kesalahannya  melakukan  penyerangan  terhadap  kamboja

            yang banyak mengeluarkan dana.
                    Kota  terbesar  dan  terpadat  adalah  Kota  Ho  Chi  Minh  (dahulu

            dikenal sebagai Saigon). propinsi (dalam Bahasa Vietnam di sebut tỉnh)
            dan  5  kotamadya  yang  di  kontrol  langsung  oleh  pemerintah  pusat  dan

            memiliki  level  yang  sama  dengan  propinsi  (thành  phố  trực  thuộc  trung

            ương).  Ke-59  propinsi-propinsi  tersebut  kemudian  dibagi-bagi  menjadi
            kotamadya propinsi (thành phố trực thuộc tỉnh, daerah perkotaan (thị xã)

            dan pedesaan (huyện), dan kemudian dibagi lagi menjadi kota (thị trấn)
            atau  komune  (xã).  Sedangkan,  5  kota  madya  yang  dikontrol  oleh

            pemerintah  pusat  di  bagi  menjadi  distrik  (quận)  dan  kabupaten,  dan

            kemudian, dibagi lagi menjadi kelurahan (phường).
                    Sering  kali,  pemerintah  Vietnam  mengelompokkan  berbagai

            propinsi menjadi delapan wilayah regional: Barat Laut, Timur Laut, Delta
            Sungai  Merah,  Pantai  Tengah  Utara,  Pantai  Tengah  Selatan,  Dataran

            Tinggi Tengah, Tenggara dan Delta Sungai Mekong.
                    Perang  Vietnam  sangat  menghancurkan  bagi  perekonomian

            Vietnam.  Kolektivisasi  pertanian,  pabrik-pabrik  dan  modal  ekonomi

            diterapkan,  dan  jutaan  orang  diperkerjakan  pada  program-program
            pemerintah. Untuk  beberapa dekade,  ekonomi Vietnam terganggu  oleh

            ketidakefisienan  dan  korupsi  dalam  program-program  negara,  kualitas




                                                                                        87
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96