Page 119 - E MODUL LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH - NADYA MEYLANI HOTMAIDA SIBARANI - 1834021315

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI.

Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang,
sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling

sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan
identitas lengkap wakafnya. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di

Indonesia merupaka aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf

uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial
yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis2

jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100

ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun.
Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana

wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan
dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana

wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

BADAN WAKAF INDONESIA

A. Pengertian BWI

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran

BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan
mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI

diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden

(Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI
adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang

dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,
serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat

membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan

Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang
Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan