Page 13 - KFR SEMESTER 2 2018

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta

menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran maka dapat direkomendasikan
kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Dana Desa dengan program cash for Work.
2. Pembangunan berkelanjutan infrastruktur khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.
3. Mendorong investasi di wilayah Bengkulu dengan cara menawarkan kepada investor untuk
mengolah sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian
4. Memanfaatkan APBN dan APBD untuk meningkatkan kompetensi SDM, yaitu dengan
memberikan beasiswa kepada anak-anak Bengkulu yang jumlahnya signifikan.
5. Pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

Penerimaan Negara di tahun 2018 mencapai Rp2,20 triliun atau 86,95 persen dari target
mampu tumbuh 3,85 persen dari tahun 2017, sedangkan realisasi belanja negara mencapai

Rp14,17 triliun atau 97,65 Persen dari pagu. Rendahnya Penerimaan disebabkan oleh peneriman
perpajakan yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 79,86
Persen. Sementara ketergantungan Provinsi Bengkulu ke Pemerintah pusat masih sangat tinggi
khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Tercatat meski mengalami kenaikan penerimaan
PAD, namun kesehatan fiskalnya masih kurang.

Realisasi Pendapatan APBD secara agregat pemerintah daerah lingkup Provinsi
Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai Rp11,35 triliun atau turun 1,52 Persen
dibandingkan tahun 2017. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh Dana Transfer dari Pusat

yang mengalami penurunan 3,58 Persen. Sementara PAD mampu tumbuh 5,84 Persen dan Lain-
lain Pendapatan yang sah juga mampu tumbuh 315,90 Persen. Penurunan pendapatan
disebabkan oleh alokasi DAK Fisik yang turun signifikan mencapai 29,78% dari tahun 2017.

Dari analisis kesehatan fiskal, diketahui bahwa semua pemda di Bengkulu kesehatan
fiskalnya kurang sehat, dengan indeks kesehatan fiskal antara 42 sampai dengan 54. Artinya
pemda di Bengkulu belum mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri. Secara umum,
pengelolaan fiskal melalui APBD Kabupaten/Kota/Provinsi di Bengkulu secara agregat dapat
diringkas sebagai berikut:

1. Pendapatan meskipun secara agregat menurun dari tahun 2017 yang disebabkan oleh
penurunan Dana transfer, namun dari kemandirian fiskal lebih baik, karena PAD dan Lain-
lain pendapatan yang sah mampu tumbuh.
2. Rasio PAD sangat kecil sehingga APBD Pemda di wilayah Bengkulu masih tergantung dari
Transfer ke Daerah.

3. PAD di wilayah Bengkulu belum mampu untuk membiayai belanja mandatory.
4. Pengelolaan Belanja telah mulai lebih baik dilihat dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung yang mampu tumbuh yang diharapkan dapat memberikan pegaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

x KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU