Page 15 - KFR SEMESTER 2 2018

3. Terkait dengan pendapatan pajak pemerintah pusat perlu diupayakan kepada Ditjen Pajak

untuk :
a. merasionalisasi target penerimaan, karena selama beberapa tahun target yang
tercapai hanya berkisar 80 Persen.
b. Menggali potensi perpajakan dari bendahara dan dana desa.
c. Melakukan ekstensifikasi dengan cara semaksimal mungkin meminta kontraktor-
kontraktor pelaksana proyek di Bengkulu memiliki NPWP di Bengkulu, sehingga
penerimaan pajak akan tercatat di Bengkulu.

4. Untuk mengurangi ketergantungan dari dana transfer, Pemerintah daerah harus mampu
meningkatkan PAD dengan mencari sumber-sumber penerimaan yang baru. Dalam jangka
pendek disarankan pemda dapat meningkatan PAD melalui sektor pariwisata karena sektor
ini mulai berkembang. Peningkatan PAD juga akan mampu meningkatan kesehatan fiskal
pemda di Bengkulu yang saat ini masih dalam level kurang sehat. Selain itu peningkatan
PAD akan mampu meningkatkan rasio Net lending/borrowing terhadap PDRB yang masih

cukup rendah.
5. Dari sisi belanja baik APBN dan APBD, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk
lebih meningkatkan porsi dari belanja modal untuk dapat memberikan efek multiplier
terhadap perekonomian bengkulu.
6. Pemerintah daerah perlu fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan
khususnya untuk komoditas kelapa sawit, karet dan kopi. Pembiayaan dapat dilakukan
melalui APBN, APBD. Selain itu untuk meningkatkan pembiayaan yang langsung menyentuh

kepada masyarakat pemerintah daerah dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat sebagai
sarana pengembangan pada sektor pertanian dan perkebunan.
7. Pemerintah daerah harus dapat mengelola dana desa dengan lebih efisien dan efektif karena
terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

xii KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU