Page 14 - KFR SEMESTER 2 2018

5. Belanja pegawai masih mengambil porsi APBD yang signifikan, bahkan di Kota Bengkulu
rasio belanja pegawai terhadap total belanja pegawai lebih dari 50 Persen.
6. Ruang fiskal yang terbatas mengakibatkan rasio belanja modal menjadi rendah.
7. Pembiayaan yang persentasenya kecil apabila dibandingkan dengan pagu belanja
menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memperhatikan asas kehati-hatian (tidak
ekspansif), pembiayaan ini bertujuan untuk menutup defisit yang terjadi.
8. SILPA Tahun 2018 menunjukkan besaran yang lebih kecil dari tahun 2017, hal ini
menunjukkan bahwa Pemda di Wilayah Bengkulu mampu memanfaatkan sumber-sumber
pendapatan untuk dibelanjakan.

Pendapatan Konsolidasi yang merupakan gabungan dari APBD dan APBN Provinsi
Bengkulu sampai dengan akhir 2018 sebesar Rp3.837,97 milyar atau naik 5,63 Persen
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, sementara Belanja Pemerintah Umum
mencapai Rp15.839,80 milyar atau naik 2,67 Persen dibandingkan periode yang sama tahun
2017. Naiknya pendapatan pemerintah umum disumbangkan oleh Pendapatan Perpajakan yang

mengalami kenaikan 5,55 persen dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami
kenaikan sebesar 20,20 persen. Sementara naiknya Belanja Pemerintah Umum dipengaruhi oleh
belanja Pemerintah yang mengalami kenaikan 4,23 Persen. Sementara dari analisis atas laporan
opersional konsolidasi dapat diketahui bahwa Provinsi Bengkulu belum mampu mendanai
belanja dari pendapatan yang diterima, hal ini dibuktikan dari Net lending/borrowing terhadap
PDRB Provinsi Bengkulu sebesar -6,58 persen.

Dari analisis tematik, dapat diketahui bahwa dana desa mampu sebagai instrumen untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama melalui peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Dari ringkasan kajian tersebut di atas, direkomendasikan kepada pemangku kepentingan
hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam usaha untuk peningkatan PDRB, Pemda se-Provinsi Bengkulu harus memfokuskan
kebijakan fiskalnya melalui alokasi APBN dan APBD ke sektor Pertanian. Untuk
menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemda dapat memanfaatkan Dana
Desa dengan program cash for Work. Kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 yang
digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus dapat
semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui

program cash for work. Dengan program ini diharapkan mampu menekan tingkat
kemiskinan khususnya di pedesaaan.
2. Terkait dengan target RPJMD indikator ekonomi di Bengkulu, Pemerintah Provinsi
direkomendasikan untuk melakukan rasionalisasi target yang telah ditetapkan agar lebih
realistis, Rasionalisasi target khusunya untuk indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi,
tingkat penganguran dan tingkat kemiskinan.

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN xi
PROVINSI BENGKULU