Page 196 - SOP-uinsa
P. 196

Standar Operasional Prosedur      UIN Sunan Ampel Surabaya



                                                           KEMENTERIAN AGAMA
                                         UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
                                                           (UINSA) SURABAYA

                                                         Jl. A. Yani 117 Surabaya

                                                      STANDART OPERATING PROCEDURE
                                                                    (S O P)
                                                     PENCAIRAN DANA KERJASAMA

                                          Tanggal          Tanggal         Tanggal          Disahkan
                      No Dokumen         Pembuatan          Revisi      Implementasi          Oleh
                         UINSA-
                      QA/PM/…/…          01/03/2009      01/03/2015       01/05/2015        LPM UINSA




                      1.  TUJUAN
                         SOP Pencairan dana kerjasama ini bertujuan untuk :
                         1.1.  Memberikan panduan tentang Pencairan dana kerjasama
                         1.2. Memberikan panduan tentang prosedur Pencairan dana kerjasama

                      2.  RUANG LINGKUP
                         2.1. Prosedur Pencairan dana kerjasama
                         2.2. Pihak yang terkait dengan Pencairan dana kerjasama

                      3.  REFERENSI
                         3.1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
                         3.2.  KMA No. 54 Tahun 2003 tentang pedoman Penggelolaan Keuangan Badan
                                Layanan Umum
                         3.3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
                         3.4.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
                         3.5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
                         3.6.  Keputusan Presiden  RI Nomor 42  Tahun 2002  tentang Pedoman
                                Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
                         3.7.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
                                Birokrasi 2010-2025.
                         3.8.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                                Birokrasi Nomor 20  Tahun 2010 tentang Road  Map Reformasi Birokrasi
                                2010- 2014.
                         3.9.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                                Birokrasi Nomor 7  Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
                                Usulan Reformasi Birokrasi.
                         3.10.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
                                Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
                                (Business Process).
                         3.11.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor
                                Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur



                                                            - 187 -
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201