Page 212 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

3.12. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
3.13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
3.14. Keputusan Menteri Agama RI Noomor 29 tahun 2008 tentang Statuta IAIN
Sunan Ampel.
3.15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 511/KMK.05/2009 tanggal 28
Desember 2009 tentang Penetapan IAIN Sunan Ampel Surabaya pada
Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. DEFINISI
Pengelolaan Piutang adalah kegiatan keuangan rutin yang meliputi Proses
Penngelolaan Piutang, Menerima Rekap data mahasiswa, aset dan jasa
perbankan, Membuat rekap piutang serta Rekap Pembayaran piutang.

5. PENGGUNA
5.1. Bendahara Penerima
5.2. Penyusun laporan

6. KETENTUAN UMUM
Kualifikasi Pelaksana:
6.1. Profesional
6.2. Pendidikan S-1 yang berkompeten

7. PROSEDUR KEGIATAN
7.1. Uraian Prosedur Kegiatan
7.1.1. Bendahara Penerima membuat Rekap piutang atas kewajiban yang
belum dibayarkan
7.1.2. Bendahara Penerima menyerahkan rekap kepihak terkait (Bag.
Akademik, Bagian Umum dan lainnya)
7.1.3. Pihak terkait memberikan konfirmasi atas rekap yang dikirim oleh
Bendahara Penerima
7.1.4. Bendahara Penerima menerima hasil konfirmasi dari pihak terkait dan
membukukan atas piutang
7.1.5. Bendahara Penerima menyerahkan rekap Perhitungan Piutang ke
Petugas Penyusun Laporan setiap triwulan untuk dilaporkan dalam
Laporan Keuangan BLU
7.1.6. Pembuat Laporan mengevaluasi batas waktu piutang kepada pihak
terkait, jika dilakukan pembayaran maka piutang dihapus dari Laporan
Keuangan, apabila belum dilakukan pembayaran sampai batas akhir
piutang maka akan proses penghapusannya
7.1.7. Pihak terkait (Bag. Akademik, Bagian Umum dan lainnya) memproses
atau menerbitkan Surat Keputusan atas penghapusan Piutang
7.1.8. Rekap data penghapusan dan pembayaran piutang diterima petugas
penyusun laporan untuk dicatat dan dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Berikutnya.

- 203 -