Page 206 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi
P. 206

206
                                       UMKM dan Globalisasi Ekonomi



                festasikan dalam bentuk transaksi binsis. Kesadaran ini yang membuat
                pemerintah menyediakan berbagai fasilitas bank data dan jaringan
                informasi bisnis untuk mendukung UMKM.
             d. Kemitraan;
                Berbagai persoalan bisnis seperti kebutuhan supply demand, pembiayaan,
                dan jaringan kerja (networking) dapat diatasi dengan berbagai model

                kemitraaan. Upaya terjadinya kemitraan juga menjadi concern pemeritah
                untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan
                dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah
                dan Usaha Besar serta mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan
                posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk kemitraan ini
                juga untuk mengantisipasi lahirnya sistem monopoli dan mendorong
                terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha
                yang sehat.
             e. Perizinan Usaha;

                Faktor legalitas yang merupakan salah satu hambaan untuk kemajuan
                UMKM juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu peme-
                rintah mengupayakan penyderhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha
                dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan berupaya memberikan
                pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringa-
                nan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Namun demikian Pemerintah khu-
                susnya Departemen Kemeterian Negara Koperasi dan UKM harus mela-
                kukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai instansi terkait. Tentunya
                koordinasi tertsebut harus didasarkan pada kesadaran, bahwa untuk
                memaukan ekonomi nasional bukanlah tanggung jawab Departemen
                Kemeterian Negara Koperasi dan UKM sendiri. Untuk itu harus ada

                dukungan instasi lain terkait.
             f. Kesempatan Berusaha;
                Pemerintah berupaya untuk memberikan kebijakan tentang penetapan
                alokasi wilayah peruntukan tempat usaha seperti pemberian lokasi di pasar,
                ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi
                pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan
                lainya. Selain itu pemerntah juga mencadangkan bidang dan jenis kegiatan
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211